Di era reformasi pemerintah berusaha menciptakan iklim pemerintahan yang baru, khususnya di sektor ekonomi, hukum, dan social. Beberapa upaya yang telah digalakan diantaranya dengan menciptakan pemerataan pembagunan didaerah, salah satunya dengan mengakat issue otonomi daerah. Untuk mendukung terciptanya pemerataan pembangunan ini, pemerintah bersama lembaga-lembaga social kemudian mengalakan berbagai kegiatan dengan melibatkan masyarakat sebagai patner kerja. Salah satunya dengan usaha pemberdayaan masyarakat. Namun kenyataan dilapangan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat tidak serta merta sesuai dengan harapan masing masing pihak, hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya : masing masing pihak dalam baik dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga lembaga sosial memiliki tujuan masing masing yang ini dicapai. Disisi lain dalam usaha pencapaiian tujuan program pemberdayaan ada beberapa oknum yang secara sadar maupun tidak telah meleburkan kepentingan pribadinya kedalam visi dan misi pemberdayaan masyarakat yang telah disusun. Celakanya dalam permasalahan ini pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi, sehingga menghegemoni pihak-pihak lain. akibatnya nuansa pemberdayaan yang terlaksana dilapangan cenderung mengikuti instruksi dari pihak atau lembaga yang menghegemoni. Disisi lain besarnya harapan masyarakat bahwa kesejateraan mereka akan meningkat makin menipis.
Polemic ini kemudian berkembang menjadi boomerang bagi pemerintah masyarakat dan lembaga social yang ada. sebab ketika proyek-proyek pengembagan pemberdayaan masyarakat menjadi terbengkalai maka masing-masing pihak berupaya melimpahkan tanggung jawab mereka kepada orang lain. masuknya politik kepentingan dalam program pemberdayaan masyarakat ini juga berimbas pada masyarakat. Bahkan seringkali masyarakatlah yang menjadi bulan bulanan kambing hitam dengan berbagai alasan yang seolah olah sangat logis, seperti alasan banyaknya permintaan-permintaan masyarakat sampai pada masalah tidak adanya kerjasama dari warga. Disisi lain kekecewaan warga kemudian diluapkan dengan menciptakan rasa antipati terhadap segala program pemberdayaan masyarakat. Akibatnya ketika ada pihak dari pemerintah maupun lembaga yang ingin masuk kedalam lingkungan masyarakat dengan membawa slogan pemberdayaan masyarakat akan cenderung dipandang “negative”.
Buruknya hubungan fungsi structural antara pemerintah dan rakyat kemudian merata baik ditingkat pusat maupun didaerah-daerah terpencil. Beberapa kasus yang sempat disinggung oleh media massa diantaranya, kasus BTL atau bantuan tunai langsung, dan penanggulanan bencana bencana alam yang terjadi diAceh, Sidoarjo, dan Jogyakarta dan tempat tempat lain yang jauh dari harapan rakyat sendiri. Jika dibandingkan dengan kasus kasus diIndonesia dinegara negara bagian diAmerika latin juga mucul kasus yang kurang lebih memiliki persamaan. dimana keadaan perekonomian dan hubungan sosial terjadi pengkotakan (kesenjagan sosial) yang sengaja dilakukan oleh pemerintah untuk menutupi Income perkapita negara. Kesenjagan ini kemudian diperburuk dengan masuknya kapitalisme dilingkungan politik yang akibatnya mempengarui kebijakan kebijakan pemerintah. Dampak kebijakan sepihak kemudian menimbulkan pergolakan pergolakan rakyat.khususnya pasca munculnya teori pembebasan yang cenderung lebih mendukung kekuatan dan pemerintahan rakyat (bottom up ). Pergolakan pergolakan rakyat diAmerika latin menemui titik terang sejak Kemenagan Hugo Chavez dalam pemilihan presiden di Venezuela. Yang membawa perubahan dalam segala strutur pemerintahan dinegara tersebut.Hugo juga menerapkan paham neo sosialime dalam segala kebijakannya pemerintahanya dan kebijakan tersebut didukung oleh kalangan rakyat kelas bawah menegah yang mendominasi negara itu. Akibatnya kekuatan kekuatan kapitalisme di masyarakat kelas atas menjadi lemah.
Dari dua contoh permasalahan utama yang terjadi di Indonesia dan negara negara diamerika latin maka masalah utama yang menjadi perdebatan yakni peranan kapitalisme dalam kehidupan masyarakat yang berdampak pada meningkatnya tingkat kesenjagan sosial. Di Negara Amerika latin seperti Venezuela jelas cara memerangi kapitalisme yakni dengan mengandalkan kekuatan rakyat berlandaskan Idologi neo-sosialisme. Permasalahannya apakah di Indonesia hal tersebut dapat diterapkan menggingat secara sosial budaya Indonesia dan negara negara di Amerika latin memiliki beberapa persamaan. dilain pihak dengan kecenderungan Habitus yang selalu berubah (fixed) mendorong masyarakat kelas untuk memperoleh pemerataan ekonomi dalam bentuk modal melalui beberapa kemungkinan kemungkinan yang obyektif. Seolah-olah seperti jalan ketiga dalam teori Gidden.
your comment
